Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, menyampaikan, Presiden Joko Widodo mesti memakai hak prerogatifnya dengan cara penuh dalam mengevaluasi kemampuan beberapa menteri Kabinet Kerja. Jokowi disuruh mengevaluasi berdasar pada parameter kemampuan serta tak dipengaruhi dengan " bisikan " politik parpol pendukung.
" Apakah evaluasinya berbuntut reshuffle, itu hak Presiden. Namun, yang terutama bukanlah lantaran bisikan politik atau intervensi, " kata Hasan Nasbi, waktu dihubungi, Senin (29/6/2015) malam.
Hasan merekomendasikan, bakal tambah baik bila pelajari kemampuan serta ketentuan untuk reshuffle dikerjakan berdasar pada input dari orang-orang. Karena, terkecuali Presiden, orang-orang juga tahu benar menteri-menteri di bidang mana saja yang kemampuannya masih tetap dibawah rata-rata.
" Bila berdasar pada keperluan orang-orang, bakal ada harapan tambah baik, " kata dia.
Terkecuali tentang kemampuan, Jokowi juga mesti mengevaluasi kabinet dari kesetiaan beberapa menterinya. Hal semacam ini utama dikerjakan supaya beberapa menteri bekerja sesuai sama instruksi Presiden, tak melenceng dari pekerjaan yang telah diberikan.
" Bila tak setia mesti selekasnya ubah meskipun bagus. Kelak mungkin saja duri dalam daging. Bila dia mempunyai bos lain, ya mesti ditukar, " katanya.
Hasan menyampaikan, sikap tegas ini mesti di ambil Jokowi lantaran dia yaitu orang yang bertanggungjawab penuh atas nasib bangsa Indonesia ke depan. Bila kemampuan pemerintahan serta kabinet lebih buruk, Presiden-lah yang paling bertanggungjawab.
" Bila menterinya tak dapat melakukan perbaikan bidang yang diamanatkan, apa yang perlu diperbaiki, jadi pilihannya ada di Jokowi sendiri, " kata Hasan.
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar