“Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi. Orang-orang Papua ini sangatlah santun serta toleransi masalah beragama serta rasakan kebijakan serta hati Pak Jokowi yang konsentrasi pada keberpihakan pada kesejahteraan orang-orang papua, ” tutur Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi, di Jakarta, Minggu (19/7/2015).
Dalam pernyataannya Fahmi mengungkkap, tanda-tanda ada operasi intelijen dalam insiden Tolikara, Ditegaskan, tampak dari rangkaian momen sebagian tindakan sepihak yang menuntut referendum Papua di Jakarta.
“Dua minggu lantas saya telah bisa info bakal ada eskalasi bertambah di Papua. Tanda-tandanya terlihat. Namun, info serta letupan kecil itu tak selekasnya diantisipasi pihak intelejen kita serta aparat keamanan, ” sesal Fahmi.
Fahmi mengingatkan, kondisi di Papua tak dapat dipandang berdiri dengan sendiri dari satu insiden satu dengan apa yang digerakkan di Jakarta.
“Kita mesti pakai pendekatan ‘helicopter view’, janganlah simptomian per peristiwa. Kelak tampak otaknya siapa yang mendanai, memprovokasi serta menggerakkan. Operasi intelejen ini seperti tukang bakarnya tak tampak, namun asap serta bau nya merasa, ” tuturnya.
“Yang mesti jadikan analisis pertama dalam lihat tiap-tiap insiden di Papua, adakah pihak-pihak yang terganggu kebutuhannya dengan kebijakan Jokowi di Papua sekarang ini? Siapa yang paling cemas Papua tambah baik serta semakin maju? Kemudian, petakan, ” Fahmi menyatakan kembali.
Fahmi menyayangkan, sikap aparat keamanan serta intelejen yang semestinya memonitor gerak pihak-pihak itu, bukanlah repot mengawasi orang-orang papua. Bila telah seperti ini orang-orang Papua yang muslim serta non-muslim yang jadi korban.
“Ini melibatkan intelejen asing serta seseorang tokoh intelejen punya pengaruh di masa SBY. Otaknya di Jakarta. Namun adakah buktinya? Yach sulit untuk ditunjuk aktor intelektualnya. Cukup Jokowi kasih “pesan politik” yang pasti serta tegas pada yang cobalah bermain di Papua bahwa Presiden tahu serta bakal gebuk balik. Saya anjurkan aparat keamanan perlakukan rakyat Papua dengan lembut serta persuasif, ” kata Fahmi.
Berkenaan dengan pembentukan Tim Mediasi atau Tim Dialog, Fahmi memiliki pendapat, hal semacam itu tak perlu dikerjakan. Lantaran, masalahnya bukanlah orang-orang Papua, namun kemampuan lain kian lebih itu. Lingkaran Istana Presiden kelihatannya, menurut Fahmi, tak memberi info utuh pada Presiden Jokowi.
“Ada pihak yang coba buat ‘penyakit’ serta sekalian tawarkan ‘obatnya’ dengan kebutuhan yang lain untuk dikompromikan. Ini style lama. Semoga saja Pak Jokowi sudah mengetahui kok siapa otaknya, ” paparnya.
“Atau memanglah tak ada yang mengingatkan serta menginfokan ke Pak Jokowi untuk siaga kondisi Papua sesudah tindakan minta refrendum. Janganlah dikira sepele, ingat masalah kerusuhan Ambon 1999 cuma perkelahian pemuda di terminal, yang di Papua lebih serius dari itu, ” Fahmi menyatakan kembali.
sumber : tribunnews. com
0 komentar:
Posting Komentar