Mengangkat serta memberhentikan menteri yaitu hak presiden. Tetapi Jokowi tak hidup dalam ruangan hampa. Terkecuali mesti minta pertimbangan wakil presidennya, Jokowi juga mesti dengarkan tuntutan partai politik pendukung, yaitu mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
JK sudah pasti bakal konsentrasi pada beberapa orang yang dahulu direferensikan serta di terima Jokowi jadi menteri. Bila tak buruk-buruk sangat kemampuannya, JK bakal menjaga. Namun, dia tidak dapat banyak berbuat bila Jokowi mempunyai catatan ketidakpuasan yang sangatlah. Masalahnya : siapa pengganti yang diusulkan JK, serta apakah Jokowi mempercayainya?
Bila memerhatikan sikap Jokowi pada JK atas beragam ketidaksamaan pandangan, Jokowi kelihatannya telah dapat mengatur JK. Juga sebagai wakil, JK juga memahami, Jokowi bukanlah jenis pemimpin yang mudah diintimidasi. JK juga sadar, bahwa dianya tak mempunyai kemampuan politik penopang. Usaha menarik Partai Golkar masuk dalam KIH lewat kepemimpinan Agung Laksono belum membawa hasil.
Yang lebih berat yaitu hadapi KIH. Beberapa elit Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, serta PKB, kompak minta menterinya janganlah dicopot. Bila juga tidak terhindarkan, penggantinya baiknya datang dari partainya. Mereka tidak ingin jatah kursi menyusut.
Sesaat, sebagian fungsionaris PDIP berterus jelas, minta jatahnya ditambah. Lantaran tidak ingin mengganggu kawan koalisi, PDIP tidak mau ambillah kursi menteri punya partai lain. Di sinilah kursi beberapa menteri non kader partai jadi incaran. Beragam manuver yang nampak berbarengan dengan momentum pelajari ini, terang arahnya.
Beredarnya transkrip rekaman menteri merendahkan presiden, terang menyasar Menteri BUMN Rini Suwandi. Ini serangan paling mematikan untuk menggusur Rini. Pada awal mulanya, Rini dicap pengkhianat Mega serta dituduh tengah bangun kemampuan sendiri dengan menunjuk orang-orangnya juga sebagai direktur serta komisaris BUMN.
Kursi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, juga jadi tujuan. Sebagian kekeliruan yang dikerjakan petinggi Istana, dari mulai kenaikan plafon mobil dinas hingga salah sebut tempat kelahiran Soekarno, oleh elit PDIP dialamatkan pada Andi Widjajanto.
Tak ketinggalan kursi Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Tubuh Rencana Pembangunan Nasional yang diduduki Andrinof Chaniago. PDIP menilainya dia tidak berhasil menerjemahkan Nawa Cita ke design pembangunan nasional.
Pasti PDIP tidak cuma menyasar tiga kursi menteri itu. Memburuknya perekonomian nasional, jadikan beberapa menteri ekonomi susah berkelit. Ini berlaku dari mulai Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri Pariwisata Arief Yahya.
PDIP mempunyai argumen kuat untuk memasukkan kader-kadernya ke kursi-kursi kementerian ekonomi. Bila juga tak ada kader yang pas, jadi PDIP dapat mereferensikan sebagian nama nonkader yang dikira kompeten.
Di sinilah komunikasi Ketua Umum PDIP Megawati dengan Jokowi sangatlah memastikan supaya kesemrawutan dalam menunjuk menteri tak terulang lagi. Seperti di ketahui, mendekati pengumuman kebinet akhir th. lantas, Jokowi telah minta sebagian kader PDIP untuk masuk kabinet. Tetapi Mega tak sudi dengan beberapa nama itu.
Pengangkatan serta pemberhentian menteri memanglah hak penuh presiden. Tetapi kondisi politik mengharuskan Jokowi mesti berunding dengan partai politik. Kompromi kerap jadi jalan paling baik. Yang terutama yaitu menteri dipilih yaitu sosok berintegritas serta kompeten.
0 komentar:
Posting Komentar