" Banyak daerah defisit lantaran PAD (pendapatan asli daerah) rendah, jadi daerah dari mulai saat ini mesti kurangi gagasan tak utama. Untuk periode panjangnya, daerah janganlah menaikkan pegawai, " kata JK di Jakarta, Kamis (2/7).
JK mencontohkan permasalahan utang yang membelit Yunani sekarang ini dikarenakan oleh pengeluaran teratur untuk tunjangan kesejahteraan untuk PNS yg tidak sepadan dengan pemasukan negara itu. JK tidak ingin nanti Indonesia bernasib sama dengan Yunani.
" Salah satu permasalahan di Yunani yaitu terlampau banyak pegawai, terlampau mahal membayar tunjangan, pensiun serta dana dana sosial. Itu memanglah utama, namun janganlah terlalu berlebih hingga jadi jadi beban pemerintah, " tuturnya.
Dihadapan beberapa sekretaris daerah serta perwakilan tubuh biaya DPRD, JK meminta pemda betul-betul mengevaluasi biaya prioritas daerah. " Daerah mesti mengevaluasi mana prioritas, mana yg tidak. Bila ada masalah di APBN, pasti yang dikurangi itu jatah kementerian/instansi, bukanlah dana transfer daerah yang beberapa besar untuk bayar upah, " tuturnya.
Berkenaan pelajari APBD, JK mengingatkan hal semacam itu tak terus-terusan berkenaan daya serap, tetapi efeknya pada perkembangan ekonomi di daerah. " Pelajari itu kita bukan sekedar bicara daya serap, namun 'impact'-nya yang sangatlah beresiko bila itu terlambat. "
Dia menuturkan dana transfer ke daerah yang sampai kini dikucurkan pemerintah pusat semestinya dipakai pembangunan infrastruktur serta perekonomian. Berdasar pada data Kementerian Dalam Negeri, penyerapan biaya daerah dalam semester pertama terdaftar meraih 25, 92 %.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengharapkan pada semester ke-2 bisa meraih kian lebih 50 %. " Kami melaporkan dari data yang kami serap serta kami himpun, per tanggal 30 Juni penyelenggara biaya pembangunan daerah meraih 25, 92 %. Kami mengharapkan semester ke-2 tujuan Kemendagri diatas 50 %, " kata Tjahjo.
0 komentar:
Posting Komentar