"Presiden Harus Pelajari Aturan yang Ia Teken, Jangan Bilang 'Saya Tidak Baca'"

Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, menyampaikan, Presiden Joko Widodo mesti selekasnya melakukan perbaikan manajemen pemerintahannya saat sebelum mengambil tiap-tiap kebijakan strategis yang bersentuhan dengan orang-orang.

Bila tak, jadi sikap Presiden, yang memerintahkan jajarannya untuk membuat revisi satu ketentuan yang sudah ia sinyal tangani, bisa jadi amunisi untuk DPR untuk melayangkan mosi tak yakin.

 " Ini telah semester ke-2, bila masih tetap semester pertama oleng tidak jadi masalah. Walau demikian, bila hingga semester ke-2 masih tetap oleng, ini jadi ancaman, " kata Irman waktu dihubungi Kompas. com, Minggu (5/7/2015).

Irman meminta supaya Presiden Jokowi tak menyalahkan beberapa menteri yang ada dibawah jajarannya. Pasalnya, tiap-tiap kebijakan maupun ketentuan yang di tandatangani Presiden harusnya sudah mempunyai rencana yang masak serta sudah dipelajari dengan cara saksama. (Baca : Berulang-kali Revisi Ketentuan, Manajemen Pemerintahan Jokowi Dinilai Amburadul)

 " Jangan sempat lagi nampak pernyataan seperti dahulu yang katakan 'saya tak baca'. Presiden mesti telah pelajari tiap-tiap ketentuan yang ia sinyal tangani, " katanya.

Presiden pada awal mulanya memerintahkan jajarannya untuk membuat revisi Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 46 Th. 2015 masalah program Jaminan Hari Tua (JHT). Revisi itu dikerjakan sesudah kelompok pekerja protes PP itu.

Memprotes itu berkenaan ketetapan pencairan dana JHT, terutama untuk pekerja peserta JHT yang terkena pemutusan jalinan kerja (PHK) atau berhenti bekerja.

Revisi PP cuma menyangkut ketetapan pencairan JHT untuk pekerja peserta JHT yang terserang PHK atau berhenti bekerja saat sebelum 1 Juli 2015. Dengan hal tersebut, pencairan JHT untuk pekerja yang terserang PHK atau berhenti bekerja tak perlu menanti kepesertaan JHT sepanjang 10 th..

Presiden sempat juga membatalkan Ketentuan Presiden Nomer 39 Th. 2015 perihal Pemberian Sarana Duit Muka untuk Petinggi Negara untuk Pembelian Kendaraan Perseorangan. Presiden berasumsi ketentuan presiden (perpres) itu tak pas diberlakukan sekarang ini. (Baca : Mensesneg : Presiden Jokowi Cabut Perpres Duit Muka Mobil Petinggi)

Presiden berasumsi tak ada permasalahan dengan cara substansial pada perpres itu lantaran pemberian pertolongan duit muka mobil telah dikerjakan pada periode pada awal mulanya. Tetapi, momentum penerbitan perpres itu dikira tak pas.

Tidak cuma itu, Perpres No 165/2014 perihal Pengaturan Pekerjaan serta Manfaat Kabinet Kerja juga dicabut lewat penerbitan beberapa perpres yang mengatur masing-masing kementerian.

Perpres No 190/2014 perihal Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan pada 31 Desember 2014 juga " punya masalah ". Kurang dari dua bln. sesudah diterbitkan, Presiden Jokowi membuat revisi instansi baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 perihal Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015. Terkecuali merubah namanya, Presiden juga memperluas kewenangan instansi.

Perpres lain yang " punya masalah " yaitu Perpres No 6/2015 perihal Tubuh Ekonomi Kreatif yang diterbitkan pada 20 Januari 2015 atau pas tiga bln. umur pemerintahan Jokowi. Tiga bln. lalu, tubuh yang dijagokan juga sebagai terobosan untuk tingkatkan industri kreatif itu nyatanya belum dapat merekrut pegawai atau mencairkan dana biaya negara untuk mendanai programnya.

Perekrutan serta pencairan dana biaya belum dapat dikerjakan lantaran instansi itu belum mempunyai kejelasan status juga sebagai instansi pemerintah non-kementerian. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan revisi atas perpres itu.
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar